Tak Disangka Bisnis Atribut Kampanye Malah Boncos, Ini 4 Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan masa kampanye Pemilu 2024 tidak memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM. Terutama usaha yang bergerak di bidang konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat peraga kampanye seperti baliho, kaos atau kemeja atau jaket dan atau topi.

Padahal, di momen pesta demokrasi inilah para pelaku UMKM tersebut berharap adanya dampak positif terhadap usahanya.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius dalam Konferensi Pers di kantornya, Senin (8/1/2024).

“Pada umumnya dalam masa kampanye Pemilu periode sebelumnya terjadi peningkatan omset atau penjualan alat peraga kampanye yang signifikan. Namun agak berbeda situasinya dengan masa kampanye saat ini. Dari catatan kami di lapangan menunjukkan bahwa masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM,” katanya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan Kemenkop UKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu sebelumnya. Di mana, penjualan tahun 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan Pemilu tahun ini.

“Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak Pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40% sampai 90%,” ungkap Yulius.

Yulius mengatakan, kemungkinan penyebab turunnya omset penjualan disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, Partai peserta Pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari Partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat, yaitu hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan.

Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah dan diduga didatangkan langsung dari luar negeri.

“Pemilu yang kemarin itu, yang 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu banyak pemesanan barang-barang itu ke UMKM. Nah sekarang pemesanan lari kepada e-commerce langsung, dan juga yang kita tahu, e-commerce barang-barangnya kebanyakan dari luar negeri, (sedangkan) yang dari UMKM sedikit,” tukasnya.

Kemudian faktor keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online. “Peserta Pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial atau buzzer dan bahkan Influencer untuk kampanye,” lanjut Yulius.

Selain itu, menurutnya, Peserta Pemilu saat ini lebih memilih membagikan sembako atau uang tunai dibandingkan dengan membagikan kaos.

Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, dengan cara mendorong partai politik atau calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

“Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM. Partai Politik, Para Calon Legislatif (Caleg) dan Tim Sukses Pemilihan Presiden (Pilpres) memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Secara nyata memberikan keberpihakan kepada UMKM dan juga akan membantu promosi dan meningkatkan penjualan UMKM sehingga membantu keberlangsungan UMKM,” kata Yulius.

Selain itu, lanjut Yulius, pemerintah akan mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

“(Juga) Menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu, dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya,” pungkasnya. https://jusnarte.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*