Tegas, Trenggono Jelaskan Efek Aturan Penangkapan Ikan Terukur

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono membantah tudingan menyebut penerapan aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan kecil dengan perusahaan penangkapan ikan besar.

Menurutnya, justru aturan PIT berbasis kuota ini merupakan sebuah kemerdekaan untuk nelayan lokal. Ia berharap, ke depannya masyarakat nelayan lokal bisa lebih produktif dengan diterapkannya aturan PIT berbasis kuota yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023.

“Ini salah persepsi kalau menurut saya. Justru PIT berbasis kuota ini kemerdekaannya nelayan lokal. Jadi ke depan itu nelayan lokal harus betul-betul menjadi masyarakat produktif. Itu yang kita buat modellingnya di Biak Numfor, Papua,” kata Trenggono dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (8/1/2024).

Trenggono menyampaikan, terdapat satu kampung nelayan di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua yang infrastruktur dan lain sebagainya di kampung nelayan ini bisa dikatakan sangat buruk. Kemudian, pemerintah melakukan intervensi dengan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di desa tersebut.

“Dengan menyiapkan dermaganya yang bagus, lalu kemudian menyiapkan pabrik es-nya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu kita siapkan yang namanya cold storage untuk penyimpanan perantara. Kita siapkan juga warung logistik, jadi orang kalau mau melaut itu kan mesti bawa makanan, bawa perlengkapan-perlengkapan selama di laut kan begitu, obat-obatan dan seterusnya,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, di Kalamo tersebut pemerintah juga sudah menyiapkan SPBN, sehingga nantinya ketersediaan dari kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk para nelayan tersebut berlayar ke laut tidak perlu dikhawatirkan lagi.

“Jadi kita sudah tahu berapa sih satu kampung ini, misalnya ada 200 orang, nah itu sudah bisa tahu dalam setahun melaut berapa kebutuhan BBM-nya. Itu kita siapkan di situ,” tutur dia.

Tak hanya itu, kata Trenggono, pihaknya juga telah membangun bengkel kapal di Kalamo tersebut. “Supaya kalau misalnya terjadi kerusakan terhadap kapal bisa langsung diperbaiki di situ,” katanya.

“Dan yang terakhir adalah bantuan kapal penangkap,” tambah Trenggono.

Adapun anggaran untuk membangun Kalamo tersebut, ungkapnya, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk satu Kalamo di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

“Semua ini totalnya adalah kira-kira sekitar Rp25 miliar dalam satu kampung nelayan,” ungkap dia.

Trenggono berharap model seperti itulah yang ingin dibangun secara terintegrasi dan berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Desa.

“Nah model itu yang kita harapkan sebetulnya, dibangun secara terintegrasi, keroyokan dengan semua K/L yang ada. Indonesia ini ekonominya bisa tumbuh 5-6 kali lipat,” pungkasnya. https://sebelumnyaada.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*